Ditanya Soal Kritik Pemerintah, Prabowo: Kritik Harus Ada, Namun yang Objektif

- Jumat, 24 Mei 2024 | 13:29 WIB
Prabowo Subianto saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2024. (Foto: Istimewa)
Prabowo Subianto saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2024. (Foto: Istimewa)

Arahpublik.com — Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyatakan, kritik terhadap pemerintah itu harus ada, tetapi yang objektif.

Menurutnya, demokrasi akan lebih kuat sekarang di Indonesia karena perkembangan internet dan media sosial.

Ia mengatakan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang intinya adalah kedaulatan rakyat.

Artinya, yang berkuasa rakyat dan mereka berhak memilih para pemimpin-pemimpinya.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam wawancara Ekslusif bersama tvOne bertajuk “Prabowo Subianto Bicara Untuk Indonesia.”

Baca Juga: Buka Suara Soal UKT Perguruan Tinggi Negeri, Prabowo: Harus Jangan Tinggi, Kalau Bisa Minim atau Gratis

“Karena rakyat Indonesia banyak, makanya, dilakukan sistem perwakilan. Jadi, rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya masuk parlemen, rakyat pun dalam sistem presidensial punyak hak dia memilih presidennya, dia memilih bupatinya, dia memilih gubernurnya dan itu yang baku dan berlaku dan itu adalah kehendak rakyat kita,” katanya, Rabu (22/5/2024) malam.

Pada kesempatan itu, Prabowo ditanya perihal apakah dirinya akan anti kritik atau tidak saat pemerintahannya nanti.

Prabowo pun menegaskan, justru kritik itu sangat diperlukan dan harus ada. Namun, kritik tersebut harus tetap bersifat objektif.

“Harus dan boleh, itu namanya kritik, untuk kritik yang saya katakan tadi check and balances dikritisi justru mengamankan," jawab Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Semakin Optimis Bisa Realisasikan Program Makan Bergizi Gratis: Kita udah Hitung

"Tapi niat kritik itu membangun atau kritik untuk destruktif, tapi secara prinsip kritik itu harus menurut saya, namun yang objektif ya,” lanjutnya.

Kemudian, berkenaan dengan kebebasan pers, Prabowo menyatakan, hal itu sangat penting meskipun beberapa kantor media di Indonesia telah menjadi konglomerasi bisnis yang dimiliki segelintir orang.

“Pers mainstream itu bisnis dan bisnis itu ada pemiliknya, jadi, apakah media mainstream yang dimiliki oleh beberapa orang itu sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan dia?” ujarnya.

Halaman:

Editor: Al-Afgani Hidayat

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X