Tangkap Pimpinan KKB Wilayah Dogoke-Paniai, Diharapkan Dapat Berikan Dampak Signifikan Turunkan Tingkat Ancaman

Arahpublik.com - Polisi berhasil menangkap pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Dokoge-Paniai, Peni Pekei (Petrus Pekei).

Pimpinan KKB itu ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 bersama Polres Dogiyai.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo membenarkan soal penangkapan tersebut.

Kabar tersebut berdasarkan informasi dari Kasatgas Humas ODC 2024, AKBP Bayu Suseno.

Baca Juga: Terjebak Macet, Seorang Jambret di Jaksel Tertangkap Warga Saat Hendak Kabur

Peni ditangkap di Kampung Ekaugida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Jumat (17/5/2024), sesuai Laporan Polisi Nomor LP/01/K/II/2015/PAPUA/RES PANIAI tertanggal 1 Februari 2015 dan DPO Nomor DPO/36/XI/2016/DITRESKRIMUM tertanggal 11 November 2016.

"Petrus Pekei ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo-Paniai, dengan korban Nicolas Worabay," katanya, Sabtu (18/5/2024).

Ignatius menjelaskan, penangkapan terjadi saat Petrus Pekei sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai.

"Kurang dari tiga jam setelah pemantauan, personel berhasil mengamankan pelaku di tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai," ujarnya.

Baca Juga: Kecam Serangan di Rafah, 13 Negara Besar Ini Kirim Surat Bersama ke Pemerintah Israel

Saat ini, Petrus Pekei telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam keterlibatan Petrus dalam jaringan KKB.

"Petrus Pekei dikenal dengan nama alias Peni Pekei dan memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge-Paniai," tuturnya.

Ignatius menegaskan, penangkapan ini menunjukkan keseriusan Polri melalui Satgas Ops Damai Cartenz-2024 dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua.