Buntut Pabrik BYD Diganggu Preman Berkedok Ormas, DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Antipremanisme

Arahpublik.com – Kabar pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, yang mendapat gangguan dari aksi premanisme ormas mendapat sorotan dari anggota DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, prihatin dengan maraknya aksi premanisme yang mengganggu investasi, salah satunya pabrik milik BYD.

Abdullah meminta pemerintah pusat membentuk satuan tugas (Satgas) Antipremansime yang terdiri dari berbagai lembaga penegak hukum.

Baca Juga: Paula Verhoeven Bongkar Pria yang Diduga Selingkuhannya Pernah Dizinkan Baim Wong Tinggal Serumah

"Aksi premanisme yang berkedok ormas ini sudah sangat meresahkan. Kalau dibiarkan, dampaknya akan sangat besar," ucap Abdullah, Rabu (23/4/2025).

Semakin hari, kata Abdullah, para preman bertambah berani melakukan pemerasan dan intimidasi.

Mereka seolah paling berkuasa, sehingga bisa seenaknya meminta uang kepada para pengusaha, bahkan para pedagang kecil.

Baca Juga: Bingung! Cuma Ngobrol Dituduh Selingkuh, Begini Penjelasan Paula Verhoeven: Ngobrolnya Sama Istrinya Juga

Salah satu kasus terbaru adalah proyek pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. yang diganggu preman berkedok ormas.

Ulah preman itu jelas sangat meresahkan dan menganggu investasi. Mereka bisa seenaknya menekan dan mengintimidasi investor.

"Seolah-olah tidak ada hukum di Indonesia. Mereka bisa seenaknya melakukan pemalakan dan pemerasan. Mereka bebas melakukan apa saja. Ini jelas tidak boleh dibiarkan," kata Abdullah.

Baca Juga: Selama Ini Pilih Diam, Paula Verhoeven Kini Gusar Disebut Istri Durhaka Dalam Putusan Cerai

Abdullah mengatakan, aksi premanisme itu sangat marak. Maka, penyelesaian tidak bisa secara parsial. Dibutuhkan cara yang lebih menyeluruh untuk menuntaskan aksi premanisme.

"Negara tidak boleh kalah dengan preman. Indonesia adalah negara hukum. Premanisme harus diberantas," tegas legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu.

Untuk itu, Abdullah mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamaanan (Kemenkopolkam) untuk membentuk Satgas Antipremanisme.