Dampak Tarif Resiprokal Donald Trump, Legislator Ini Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Nasional

Arahpublik.com - Kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) memicu reorientasi perdagangan global.

Negara-negara eksportir besar yang terkena imbas tarif tinggi di pasar AS kini gencar mencari pasar alternatif di kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyampaikan keprihatinannya atas potensi besar Indonesia menjadi sasaran pengalihan pasar global tersebut.

Baca Juga: Menkeu Sri Muyani Kritik Kebijakan Presiden AS Donald Trm soal Tarif Resiprokal: Tidak Ada Landasan Ilmu Ekonominya!

Menurutnya, Indonesia berisiko dibanjiri produk impor murah dari negara-negara yang sedang mengalihkan ekspor akibat kebijakan tarif tinggi Amerika.

“Efek dari tarif resiprokal Trump masih berlanjut hingga hari ini. Negara-negara besar seperti Tiongkok dan negara Asia lainnya mencari jalur distribusi baru,” ucap Chusnunia di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

“Indonesia bisa menjadi korban banjir produk impor murah jika pemerintah tidak segera mengoreksi aturan perdagangan kita yang terlalu longgar,” lanjutnya.

Baca Juga: Tenang! Menkeu Sri Mulyani Pastikan Defisit ABPN 2025 Tidak Jebol: Rakyat dan Pelaku Pasar Jangan Khawatir

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian pada Juli 2024, terungkap bahwa regulasi impor yang terlalu permisif telah memperparah kondisi industri dalam negeri.

Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 8/2024, yang mempermudah masuknya barang dari luar negeri tanpa kontrol ketat terhadap dampaknya terhadap industri nasional.

“Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan,” kata Chusnunia.

Baca Juga: Kisah Mahayusi, Pengusaha UMKM Aksesoris Fashion Tembus Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI

“Ini saatnya momentum krisis global dijadikan peluang untuk melakukan reformasi kebijakan. Aturan yang selama ini membuka keran impor lebar-lebar harus dikaji ulang secara menyeluruh,” tegasnya.

Ketua bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB itu, juga menyoroti pentingnya koordinasi antar kementerian terkait dalam menangani permasalahan ini.

“Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang terkait dapat bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang proaktif,” tutur Chusnunia.