KPU Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Penyalahgunaan Private Jet pada Pemilu 2024, Komisi II DPR RI: Hukum Harus Ditegakkan!

Arahpublik.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan KPK atas dugaan penyelewengan anggaran negara dalam pengunaan private jet untuk para anggotanya pada Pemilu 2024.

Pelaporan KPU ke KPK dilakukan oleh Transparaency International Indonesia (TII) dan sejumlah LSM hingga menjadi sorotan publik.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Mohammad Toha, pun turut menyoroti pelaporan tersebut. Ia meminta KPU kooperatif.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ingin Putus Rantai Kemiskinan, Segera Luncurkan Program Sekolah Berasrama untuk Anak Kurang Mampu

Toha mengatakan, skandal sewa jet pribadi untuk anggota KPU Periode 2022-2027 ini sempat ramai di jagat media nasional dan internasional.

Dikatakannya, banyak  kalangan  menuding sebagai aib yang tidak mencerminkan postur lembaga yang menyelenggarakan pemilihan calon pemimpin bangsa.

Tudingan negatif itu sekarang berujung laporan ke KPK dengan bukti-bukti yang dapat dipastikan akan didalami oleh para penyidik komisi antirasuah.

Baca Juga: Komisi II DPR: Preman Berkedok Ormas Harus Dipidana dan Dibubarkan, Belajarlah dari Negara Maju

Toha pun meminta KPK bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut.

"Saya berharap KPK bekerja profesional, bila KPU terbukti menyeleweng dalam pengadaan jet pribadi atau sebaliknya hukum harus ditegakkan," ujar Toha, Jumat (9/5/2025).

Ketika awal skandal ini terendus, penegak hukum tidak langsung mengusutnya. Padahal saat itu juga terdapat laporan BPK yang menyatakan ketidakberesan hasil pemeriksaan anggaran KPU.

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Kopdes Merah Putih, Demi Pangkas Tengkulak dan Rentenir di Desa

"Saya mengapresiasi pelaporan TII dan sejumlah LSM. Semua pihak juga patut mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu 2024,” ucap Toha.

“Tapi, karena pengadaan sewa jet sudah menjadi opini publik sebagai skandal. Kita harap KPK menyelesaikan laporan ini seadil-adilnya," sambungnya.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah V itu mengatakan, kasus itu harus menjadi pelajaran bagi KPU di masa akan datang.