Arahpublik.com - Aksi menolak penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berlangsung Senin (10/3/2025).
Peserta aksi mendesak Menteri PANRB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024.
Berdasarkan keputusan terbaru, pengangkatan CASN 2024 akan dilakukan pada 1 Oktober 2025 sedangkan PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026.
Baca Juga: Kisah Pilu Komedian Nunung yang Kini Tinggal di Kos-kosan
Keputusan ini tidak sesuai jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CASN 2024 yang seharusnya menerima Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025.
Sedangkan peserta yang lolos seleksi PPPK 2024 tahap 1 awalnya dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, sedangkan tahap 2 pada Juli 2025.
Keputusan dalam Surat Edaran Kemenpan RB sebenarnya telah disampaikan dalam RDPU dengan Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3/2025).
Dalam rapat ini Kementerian PANRB menjelaskan, pengunduran pengangkatan CASN 2024 bukan karena efisiensi anggaran tahun 2025.
Namun, atas pertimbangan kebutuhan penataan dan penempatan ASN demi mendukung program prioritas pembangunan.
Kesimpulan Komisi II adalah meminta Kementerian PANRB menyelesaikan pengangkatan CASN pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.
Baca Juga: Joey Pelupessy, Dean James dan Emil Audero Resmi Jadi WNI, Timnas Indonesia Tambah Kuat
Cabut Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, meminta Menteri PANRB mencabut penundaan pengangkatan CASN dan PPPK tersebut.
“Maksudnya, kita ingin agar pada bulan tersebut, Menteri PANRB dapat menyelesaikan pengangkatan seluruh CASN dan PPPK, bukan memulai pengangkatan,” jelas Indra, Selasa (11/3/2025).
Artikel Terkait
Kementerian PANRB Setujuia Usulan Kebutuhan CASN Sebesar 18.017 Formasi, Bisa Dukung Efektifitas Kerja IKN
Sanksi Tegas ASN dan Non-ASN Pelaku Judi Online, Menteri PANRB Terbitkan Surat Edaran
Mohon Perhatian! ASN yang Pasangannya Maju Pilkada Wajib Jaga Netralitas, Menteri PANRB: Ada Sanksi Jika Melanggar
Profil Menteri PANRB Rini Widyantini yang Memulai Karier dari Birokrat hingga Memimpin Reformasi Birokrasi
Mengenal Sosok Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto yang Memulai Karier dari Reserse
Komisi II DPR Soroti Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024: KPU Harus Evaluasi Total!
Kritik Tajam Komisi II DPR Kepada MK: Jika Tak Mampu Tangani Sengketa Pilkada, Bikin Lembaga Baru Saja!
Aparatur Negara Diimbau Segera Lapor Harta Kekayaan, Menteri PANRB: Paling Lambat 30 April 2025!
Dilema Tri Cahyaningsih, Peserta yang Gugur Seleksi Meski Dapat Skor Tertinggi CPNS 2024 hingga Pernah Dua Kali Ikut Tes di Kemenkumham
Jadwal Baru Pengangkatan CASN dan PPPK 2024, Meleset Jauh dari Timeline BKN