Daftar 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk di Pemerintahan Prabowo Menurut Survei, Presiden Bakal Reshuffle?

- Jumat, 24 Januari 2025 | 14:16 WIB
Presiden Prabowo Subianto pimpin Sidang Kabinet Paripurna seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025). ((Tim Media Prabowo))
Presiden Prabowo Subianto pimpin Sidang Kabinet Paripurna seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025). ((Tim Media Prabowo))

 

Arahpublik.com - Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu mengenai reshuffle kabinet mulai ramai diperbincangkan.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapannya bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Prabowo.

"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Baca Juga: Dewan Pers Merilis Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Karya Jurnalistik

Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih sebelumnya menjadi sorotan publik.

Pada 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian dalam undangan haul orang tuanya adalah murni kesalahan administrasi.

Kemudian, pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatannya.

Baca Juga: Ketibaan Prabowo Tiba di India: Disambut Sejumlah Pejabat Tinggi di Bandara hingga Antusias WNI Bertemu Sang Presiden

Keputusan ini diambil setelah dirinya mendapat kritik akibat video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.

Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana untuk bertemu Presiden Prabowo guna mendiskusikan berbagai persoalan negara sehubungan dengan 100 hari kerja pemerintahan.

Baca Juga: BRI Microfinance Outlook 2025 Hadirkan Narasumber Terkemuka Dunia, Perkuat Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional

"Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden. Pimpinan MPR akan menyampaikan pandangan, pemikiran, dan berdiskusi dengan presiden mengenai persoalan-persoalan negara," kata Muzani.

Ia menambahkan bahwa rencana pertemuan ini telah disepakati dalam rapat pimpinan MPR.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: M. Rain Daling

Sumber: Pemberitaan Media Siber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X